Indikator Pembangunan Daerah

6 Jul

Pendahuluan

Pengalaman menunjukkan bahwa diberbagai negara bahwa ada salah satu syarat yang diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu dimulai dari mantapnya pemahaman dari para aparat terkait tentang makna indikator-indikator dan variable-variabel pembangunan serta pengertian kebijaksanaan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dimana kedua kebijaksanaan tersebut harus saling melengkapi ataukan searah. Pemahaman yang memadai tentang indikator pembangunan daerah ini akan mengakibatkan semakin terarahnya pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan dan semakin tingginya responsi masyarakat dalam menyukseskan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan.Hal ini saya anggap perlu mendapatkan perhatian terutama dari pihak-pihak pengambilan keputusan, mengingat proses panjang perjalanan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Persentase keberadaan Bangsa Indonesia belum beranjak dari starting point pada masa kita memproklamirkan kemerdekaan.

Tulisan ini sekedar dimaksudkan untuk menguraikan sekelumit indikator-indikator dan variable-variabel serta kebijaksanaan ekonomi makro dibarengi dengan sekelumit uraian pendukung, termasuk contoh-contoh yang bisa dapat lebih mempermudah untuk memahaminya beberapa indikator tersebut. Meskipun demikian, para pembentuk definisi juga masih sering mempunyai perbedaan pandangan tertentu dalam mengemukakan definisinya terutama untuk hal-hal yang sangat abstrak.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, bukan dilihat sebagai konsep statis yang selama ini sering kita anggap sebagai suatu kesalahan yang wajar. Pembangunan pada dasarnya adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. ” Development is not a static concept. It is continuously changing“.Artinya juga bisa dikatakan bahwa pembangunan itu sebagai “never ending goal”.

Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan tergantung dari suatu innerwill, proses emansipasi diri. Dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pembangunan hanya menjadi mungkin karena proses pendewasaan.

Indonesia, sebagai kelompok negara berkembang pada umumnya melakukan dan sedang di dalam proses perubahan-perubahan sosial yang besar. Proses atau usaha usaha perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. Pada pokoknya suatu usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan atau kondisi kemasyarakatan yang dianggap lebih baik dan lebih diinginkan. Artinya ada perubahan dari yang ada sekarang dengan segala kekurangannya menjadi lebih baik, minimal ada “progress” dari kondisi yang sekarang ini..

Perubahan-perubahan dalam masyarakat yang bersifat menyeluruh tersebut, dapat dikembangkan secara sadar oleh pemerintah, yang sebaiknya pula mewakili kekuatan-kekuatan pembaharuan di dalam masyarakat. Hal ini sudah pasti sudah sesuai dengan paradigma yang diinginkan yaitu paradigma pembangunan yang partisipatif yang lebih mengarah kepada aspirasi dari akar rumput. Akan tetapi pada akhirnya supaya perubahan-perubahan itu mempunyai kemampuan berkembang yang dinamis, perlulah diperhatikan agar proses tersebut didukung dan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pembaharuan dan pembangunan yang timbul dan bergerak di dalam masyarakat bangsa itu sendiri. Hal ini sangat penting, jangan sampai proyek pembangunan jalan di lokasi terpencil hanya pernah dilalui oleh mobil, yang bertugas mengantarkan material ke daerah tersebut, tanpa menjadi sarana transportasi yang memudahkan masyarakat menyalurkan hasil produksinya ke pasar..

Harus diakui bahwa secara umum, di negara-negara berkembang, kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat relatif masih lemah. Kekuatan-kekuatan pembaharuan dalam masyarakat ini disebut “autonomous energies“. Demikianpula usaha untuk menyalurkan dan mengarahkan berbagai kepentingan dan tuntutan yang sering bertentangan didalam masyarakat dalam rangka kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan itu sendiri, seperti telah dikemukakan sebelumnya, meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Hal tersebut seringkali mengakibatkan adanya frustasi, alienasi, kegoncangan dalam identitas, dan lain-lain bagi sebagian masyarakat.

Pengertian Pembangunan

Setiap orang bisa saja mengartikan istilah pembangunan secara berbeda sesuai dengan seleranya sendiri, sehingga pada akhirnya definisi tentang pembangunan pun sedemikian banyak dan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, kita perlu memastikan terlebih dahulu perspektif inti atas makna dasar pembangunan. Tanpa adanya suatu perspektif dan criteria yang dapat disepakati bersama, kita tidak akan bisa mengetahui negara mana saja yang telah mengalami pembangunan secara pesat dan negara mana yang tidak.Hal ini dimaksudkan agar terdapat satu persepsi yang sama terhadap sesuatu..yang kalau dalam bahasa penelitian ilmiah harus valid dan reliabel..

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, baik secara material maupun spiritual.

Pada umumnya pembangunan nasional banyak Negara-negara sedang berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma tradisional mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi. Dewasa ini, definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak diterima adalah: suatu proses peningkatan output dalam Jangka Panjang. Yang dimaksud dengan proses adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam: pertama, perubahan struktur ekonomi; dari pertanian ke industri atau jasa. Kedua, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Artinya pembangunan yang dilaksanakan tidak dilakukan hanya “secepat membalik telapak tangan”, akan tetapi dimulai dari proses yang panjang dan lama, seperti yang kita laksanakan baik melalui RKP (1 tahun), RPJM (5 tahun), dan RKP (25 tahun)..

Penekanan pada kenaikan pendapatan per kapita (GNP riil dibagi dengan jumlah penduduk) dan tidak hanya kenaikan pendapatan nasional riil menyiratkan bahwa perhatian pembangunan bagi negara miskin adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Pendapatan nasional riil (GNP pada tingkat harga konstan) yang meningkat seringkali tidak diikuti dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Bila pertumbuhan penduduk melebihi atau sama dengan pertumbuhan pendapatan nasional maka pendapatan per kapita bisa menurun atau tidak mengalami perubahan, dan ini jelas tidak dapat disebut bahwa ada pembangunan ekonomi di negara tersebut.

Kurun waktu yang panjang menyiratkan bahwa kenaikan pendapatan per kapita perlu berlangsung terus menerus dan berkelanjutan. Tahapan-tahapan pembangunan, (sebelumnya dikenal dengan istilah Pelita) baru merupakan awal dari proses pembangunan. Tugas yang paling berat adalah menjaga sustainabilitas pembangunan dalam jangka yang lebih panjang.

Yang pasti sudah saatnya Bangsa Indonesia bangkit bersama untuk meraih cita-cita bersama, minimal se level dengan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan kalau perlu Australia..Tanpa ada komitmen yang jelas dan indikator yang terukur kita akan sulit untuk mensejajarkan diri dengan negara tersebut..

Ekonomi pembangunan selain mengulas soal alokasi sumberdaya yang seefisien mungkin dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ekonomi pembangunan menitik beratkan pula perhatiannya pada berbagai mekanisme ekonomis, social, dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin di negara-negara sedang berkembang. Untuk itu, ekonomi pembangunan juga memberikan perhatian besar kepada formulasi kebijakan-kebijakan public yang sebaik-baiknya demi menghadirkan serangkaian transformasi ekonomi, social, dan institusional yang sekiranya dapat berdampak positif terhadap kondisi masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, setiap analisis realistis terhadap masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variable-variabel, baik itu variable ekonomi maupun non ekonomi sebagai indicator atau tolok ukur keberhasilan. Indikator-indikator kunci pembangunan secara garis besar pada dasarnya dapat dikalsifikasikan menjadi: 1) Indikator Ekonomi, dan 2) indicator Sosial.

Klasifikasi Negara

Dunia ini dibagi atas beberapa kelompok, berdasarkan tingkat kemajuan atau kekayaan suatu negara. Kita mengenal istilah-istilah kelompok negara maju versus negara sedang berkembang, negara kaya versus negara miskin; kelompok utara versus kelompok selatan. Diantara kelompok-kelompok tersebut, masing-masing kelompok diklasifikasikan lagi kedalam kelompok tertentu.

Khusus bagi negara berkembang, sejumlah analisis dalam upayanya untuk menyusun klasifikasi kelompok negara-negara berkembang berdasarkan system klasifikasi baku yang telah disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mencoba membagi semua negara berkembang menjadi tiga golongan besar: yakni negara paling miskin (sekitar 44 negara) yang oleh PBB disebut sebagai negara-negara yang paling terkebelakang (least developed). Sekitar 88 negara yang tergabung dalam kelompok “sedang berkembang” (developing countries) bukan pengekspor minyak, sisanya 13 negara kaya yang merupakan pengekspor minyak anggota OPEC. Tingkat pendapatan nasional negara-negara OPEC ini meningkat dramatis setelah terjadinya lonjakan harga minyak pada tahun 1970-an.

Beberapa analis lebih suka menggunakan klasifikasi yang disusun oleh International Bank for Reconstruction and Development (IRBD), yang lebih dikenal dengan World Bank (Bank Dunia). Bank dunia membagi 132 negara berpenduduk lebih dari 1 juta orang (baik itu negara-negara berkembang maupun negara maju) ke dalam empat kategori pokok sesuai dengan tingkat pendapatan per kapitanya, yakni:

  1. Negara-negara yang berpendapatan rendah (low income),
  2. Negara-negara yang berpendapatan menengah (middle income),
  3. Negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income). Dan
  4. Negara yang berpendapatn tinggi (high income).

Golongan yang pertama hingga ketiga meliputi 108 negara, yang kebanyakan merupakan negara-negara dunia ketiga. Kelompok keempat yang paling makmur, sering disebut negara-negara maju atau negara-negara dunia pertama (19 negara).

Usaha klasifikasi terakhir dan paling ambisius dilakukan oleh United Nations Development Program (UNDP), Program pembangunan PBB. Lembaga internasional ini berfokus pada aspek-aspek “pembangunan manusia” yang mencakup pula variable-variabel non-ekonomis seperti usia harapan hidup, tingkat kematian bayi, dan capaian pendidikan, disamping variable-variabel pokok ekonomi seperti angka pendapatan per kapita.

Evolusi Makna Pembangunan

Pada awalnya upaya pembangunan negara berkembang diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita, atau popular disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan bahwa yang membedakan antara negara maju dengan negara berkembang adalah pendapatan masyarakatnya. Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara berkembang dapat terpecahkan, misalnya melalui apa yang dikenal dengan istilah “trickle down effect” (efek penetesan kebawah). Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkaynya pendapatan nasional (GNP), baik secara keseluruhan maupun per kapita.

Fenomena ini terlihat dari pemikiran-pemikiran seperti teori Arthur Lewis, Rostow, Harrod-Domar, Hircman dan lainnya. Arthur Lewis dalam karyanya The Theory of Economic Growth, menganggap pembangunan ekonomi merupakan kajian pertumbuhan ekonomi. Selama dasawarsa 1950-an, pembangunan diidentikkan sebagai pertumbuhan ekonomi, dan bahasan ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang relative baru memusatkan perhatian pada factor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya mereka sependapat bahwa kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Diundangnya modal asing nampaknya diilhami oleh kisah sukses rencana Marshall (Marshallian Planning) dalam membantu pembangunan negara Eropa Barat dan Jepang. Adapun industrialisasi yang memusatkan perhatian pada sector-sektor moderen dan padat modal nampaknya tidak dapat dipisahkan dari pengalaman Inggris sebagai negara industri pertama.

Pengalaman pada dasawarsa 1950 dan 1960-an, ketika banyak diantara negara-negara berkembang berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya, menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam definisi pembangunan yang dianut selama itu. Semakin lama semakin banyak perumus kebijakan yang meragukan ketepatan dan keampuhan tolok ukur GNP sebagai indicator tunggal atas terciptanya kemakmuran dan criteria kinerja pembangunan. Mereka mulai mempertimbangkan untuk mengubah strategi guna mengatasi secara langsung berbagai masalah mendesak seperti tingkat kemiskinan absolute yang semakin parah, ketimpangan pendapatan yang semakin mencolok, dan tingkat pengangguran yang terus melonjak.

Selama dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mengalami redefinisi. Pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs), pembangunan mandiri (self-reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment), dan beberapa paradigma lainnya.

Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian system social secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok social yang ada didalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba “lebih baik”, secara material maupun spiritual.

Bagaimana Mengukur Pembangunan

Pembangunan selalu menimbulkan dampak, baik positif maupun negative. Oleh karena itu dibutuhkan indicator sebagai tolok ukur terjadinya pembangunan. Berikut ini disajikan beberapa indicator pembangunan, yang secara garis besar dapat di kelompokkan mej adi : 1) indicator ekonomi, dan 2) indicator social.

Variabel yang termasuk sebagai indicator ekonomi adalah:

1. GNP/GDP per Kapita, yaitu GNP/GDP dibagi dengan umlah penduduk. GNP/GDP adalah nilai akhir barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu perekonomian (masyarakat) pada suatu periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Jika GNP/GDP tersebut dibagi dengan jumlah penduduk maka didapatkan GNP/GDP per kapita.

Klasifikasi Negara berdasarkan GNP/GDP atau kelompok pendapatannya dapat saja berubah pada setiap edisi publikasi Bank Dunia. Sebagai contoh, Bank Dunia pada tahun 1995 mengklasifikan Negara berdasarkan tingkatan GNP/GDP per kapita sebagai berikut:

o Negara berpenghasilan rendah, adalah kelompok Negara-negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan US$ 695.

o Negara berpenghasilan menengah adalah kelompok Negara-negara dengan GNP/GDP per kapita lebih dari US$ 695 namun kurang dari US$ 8.626.

o Negara berpenghasilan tinggi adalah kelompok Negara-negara dengan GNP/GDP per kapita di atas US$ 8.626.

Kelemahan dari indicator ini, tidak memasukkan produksi yang tidak melalui pasar seperti dalam perekonomian subsisten, jasa ibu Rumah Tangga, transaksi barang bekas, kerusakan lingkungan, dan masalah distribusi pendapatan.

2. Growth (pertumbuhan), yaitu perubahan output (GNP/GDP) yang terjadi selama satu kurun waktu tertentu (satu tahun).

Bank Dunia pada tahun 1993 memperkenalkan beberapa sebutan menyangkut pertumbuhan ekonomi Negara-negara di dunia yaitu;

o High Performing Asian Economies (HPAEs), yang diidentifikasi karena memiliki cirri umum yang sama, seperti pertumbuhan ekspor yang cepat. Kelompok HPAEs ini dibagi lagi menurut lamanya catatan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yaitu: Pertama, 4 macan Asia, biasanya diidentikkan dengan Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Negara-negara ini tingkat pertumbuhan ekonominya amat cepat dan mulai mendekati rangking Negara berpenghasilan tinggi. Kedua, Newly Industrializing Economies (NIEs), meliputi Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kelompok Negara-negara ini memilki rata-rata pertumbuhan GDP riil sebesar 5,5 per sen per tahun.

o Asia Timur mencakup semua Negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Timur dan Tenggara serta Pasifik.

o Asia Selatan mencakup Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Pakistan, dan Srilangka.

o Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara mencakup Negara-negara berpenghasilan menengah di kawasan Eropa (Bulgaria, Yunani, Hungaria, Polandia, Portugal, Rumania, Turki, dan bekas Yugoslavia) dan semua Negara di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah, serta Afganistan.

o Sub-Sahara Afrika meliputi semua Negara di sebelah selatan gurun Sahara termasuk Afrika Selatan.

o Amerika Latin dan Karibia terdiri atas semua Negara Amerika dan KAribia di sebelah Selatan Amerika Serikat.

3. GDP per Kapita dengan Purchasing Power Parity

Perbandingan antar negara berdasarkan GNP/GDP per kapita seringkali menyesatkan. Hal ini disebabkan adanya pengkonversian penghasilan suatu negara ke dalam satu mata uang yang sama (US dollar) dengan kurs resmi. Kurs nominal ini tidak mencerminkan kemampuan relative daya beli mata uang yang berlainan, sehingga kesalahan sering muncul saat dilakukan perbandingan kinerja antarnegara. Oleh karena itu, Purchasing Power Parity (PPP) dianjurkan sebagai Pemerataan Pendapatan.

4. Perubahan Struktur Ekonomi

Mengukur tingkat kemajuan struktur produksi (Pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa). Peranan sector pertanian akan menurun untuk memberi kesempatan bagi tampilnya sector-sektor manufaktur dan jasa, yang secara sengaja senantiasa diupayakan agar terus berkembang. Oleh karena itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada upaya untuk menciptakan industrialisasi secara besar-besaran sehingga kadangkala mengorbankan kepentingan pembangunan sector perrtanian dan daerah pedesaan pada umumnya.

5. Kesempatan Kerja

Rendahnya sifat kewirausahaan penduduk di negara-negara berkembang, memaksa pemerintah di negara-negara tersebut untuk menyiapkan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan akan menciptakan lapangan pekerjaan dan berbagai peluang ekonomi lainnya.

6. Pengangguran

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang, pada akhirnya menjadi bom waktu sekitar 15 sampai dengan 20 tahun kemudian, pada saat mereka masuk sebagai angkatan kerja. Besarnya angkatan kerja yang tersedia di negara-negara berkembang, tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja buat mereka sehingga menyebabkan angka pengangguran menjadi tinggi. Dengan penciptaan lapangan pekerjaan, baik oleh sector swasta maupun oleh pemerintah, diharapkan angka pengangguran yang relative tinggi dinegara berkembang akan mengalami penurunan.

Adapun beberapa variable yang termasuk dalam indicator social adalah:

1. Indeks Mutu Hidup (IMH) merupakan indeks gabungan dari 1) Harapan hidup pada usia 1 tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indicator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah kinerja terbaik.

2. Human Development Index (HDI), mencoba merangking semua negara dalam skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (Pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu: 1) Tingkat Harapan Hidup, 2) Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga), dan 3) Penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Indikator kunci pembangunan social ekonomi lainnya versi United Nations Research Institute on Social Development (UNRISD) yang dikeluarkan pada tahun 1970, terdiri atas 7 indikator ekonomi dan 9 indikator social, masing-masing:

  1. Harapan Hidup
  2. Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih
  3. konsumsi protein hewani per kapita per hari
  4. Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah
  5. Rasio pendidikan luar sekolah
  6. Rata-rata jumlah orang per kamar
  7. Sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk
  8. Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air dan sebagainya
  9. Produksi pertanian per pekerja pria di sector pertanian
  10. Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian
  11. Konsumsi listrik, kw per kapita
  12. Konsumsi baja, kg per kapita
  13. konsumsi energi, ekuivalen kg batu bara per kapita
  14. Persentase sector manufaktur dalam GDP
  15. Perdagangan laur negeri per kapita
  16. Persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja.

Beberapa indikator yang selama ini dipergunakan Indonesia, antara lain:

· Laju Peningkatan Pendapatan

· Laju Penurunan Jumlah Kecamatan Miskin

· Laju Penurunan ketimpangan penerimaan pendapatan

· Laju penurunan kesenjangan harapan hidup

· Laju pengurangan angka kematian bayi

· Laju pengurangan melek huruf

· Laju penurunan pertumbuhan penduduk

·

Komponen Dasar Pembangunan

Dua dasawarsa terakhir dari abad kedua puluh menyaksikan kemajuan besar di berbagai belahan dunia. Namun pada dasawarsa yang terakhir jpula dapat disaksikan kemandekan dan kemunduran, bahkan di negara yang sebelumnya telah mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun mengalami hal yang sama. Jurang perbedaan serta kemunduran tajam ini banyak mengajarkan kepada kita tentang apa saja yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa ahli pembangunan, diantaranya adalah Prof. Goulet mengatakan bahwa setidaknya ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom). Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman.

1. Kecukupan, Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kecukupan disini bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik.

Semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Apa yang disebut sebagai kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan dasar tidak terpenuhi maka muncullah kondisi “keterbelakangan absolute”. Fungsi dasar dari semua kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal guna menghindari segala kesengsaraan dan ketidak berdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan.Atas dasar itulah kita bisa menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

2. Jati diri, menjadi manusia seutuhnya adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Pencarian jati diri bukan suatu urusan yang sepele, karena jati diri itu sendiri bukan hal yang sepele. Sekali jati diri kita hilang, maka kita akan kehilangan segala-galanya.

3. Kebebasan dari sikap menghamba, adalah konsep kemerdekaan manusia. Kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materiil dalam kehidupan ini.

Kebebasan di sini juga harus diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis. Jika kita memiliki kebebsan itu berarti untuk selamanya kita mampu berpikir jernih dan menilai segala sesuatu atas dasar keyakinan, pikiran sehat, dan hati nurani kita sendiri.

Kebebasan juga meliputi kemampuan individual atau masyarakat untuk memilih satu atau sebagian dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Dengan adanya kebebasan, kita tidak semata-mata dipilih, melainkan kitalah yang akan memilih.

Kesimpulan dari ketiga komponen dasar pembangunan seperti yang telah diuraikan sebelumnya yaitu bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin, melalui serangkaian kombinasi proses social, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Penutup

Ekonomi Pembangunan merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari ilmu ekonomi tradisional dan ilmu ekonomi politik. Selain mengulas soal alokasi sumberdaya seefisien mungkin dan pertumbuhan output agregat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, ekonomi pembangiunan juga menitik beratkan perhatiannya kepada berbagai mekanisme ekonomi, social, dan institusional yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk.

Setiap analisis realistis terhadap masalah-masalah pembangunan perlu ditopang dengan variable-variabel ekonomi yang ketat seperti halnya angka kepadatan penduduk, harga-harga dan tingkat tabungan. Semua variable ini sama pentingnya factor-faktor institusional non-ekonomi seperti pengaturan hak pemanfaatan tanah, pengaruh stratifikasi social dan kelas, struktur perkreditan, pendidikan dan kesejhatan serfta beberapa variable lainnya.

Pembangunan ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan output, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, seringkali gagal di masa-masa lampau hanya karena para ekonom dan perumus kebijakan lainnya lupa bahwa perekonomian nasional merupakan suatu system social utuh, yang terdiri dari kekuatan-kekuatan ekonomis dan non-ekonomis yang satu sama lain saling tergantung. Segenap kekuatan itu selalu berinteraksi, terkadang saling menunjang, tapi tidak jarang pula bersifat kontradiktif.


DAFTAR PUSTAKA

Djojohadikusumo, Sumitro., Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta, 1994.

Kotler, Philip; Somkid Jatusripitak; Suvit Maesincee, Pemasaran Keunggulan Bangsa, Jakarta, 1998.

Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan, Yogyakarta, 1997.

Tambunan, Tulus T.H., Perekonomian Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Tjokroamidjojo, Bintoro; Mustopadidjaja, Pengantar Pemikiran tentang Teori dan Strategi Pembangunan nasional, Jakarta, 1984.

Todaro, Michael. P., Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Keenam, Jakarta, 1998.

Satu Tanggapan to “Indikator Pembangunan Daerah”

  1. Nuraeni Desember 7, 2010 pada 8:51 am #

    Nama : NURAENI
    PNM : 200902657
    Kelas : Excetive (Ruang E )

    STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

    Kesenjangan dan kemiskinan masih merupakan problem bangsa Indonesia. Angka pengangguran pada tahun 2009 sekitar 8,1%; sedangkan angka kemiskinan 14,14% atau 32,5 juta dari total penduduk Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini seraya berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Triple P Strategy: Pro Growth, Pro Poor, Pro Job. Pemerintah juga berusaha mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program Triple P tersebut. Demikian diutarakan Deputi Menneg PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dr. Prasetijono Widjojo MJ, MA, ketika memberi pengantar pada Seminar Sehari Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia,
    KEMISKINAN DI BANTEN
    Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”
    Banten merupakan provinsi muda dengan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Hasil penelitian Dahnil A. Simanjuntak (2007), terhadap potret kemiskinan di Banten dengan menggunakan data skunder, Susenas 2002 dari Biro Pusat Statistik (BPS) melalui pengolahan dengan Software Stata 8 dan mencoba untuk membandingkan dengan kemiskinan secara nasional, menyatakan bahwa;
    Tabel
    Perbandingan P0,P1 Dan P2 Banten dengan Nasional
    Banten Nasional
    P0 0,1166587 0,2194155
    P1 0,190555 0,0408474
    P2 0,051961 0,0116656
    Berdasarkan Tabel di atas, tingkat kemiskinan (P0) di Banten sebesar 11,6% lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai angka 21,9%. Hal ini, menjelaskan bahwa pasca pemisahan Banten dari Jawa Barat, tingkat kemiskinan di Banten sedikit demi sedikit tereduksir. Hal ini juga dapat diamati melalui data tingkat kemiskinan sewaktu Banten masih bergabung dengan Jawa Barat. Jurang Kemiskinan (P1), di Banten menunjukkan angka 19,05% lebih besar dibandingkan dengan tingkat nasional 4,08%. Artinya jarak kemiskinan antara penduduk miskin dengan tidak miskin di Banten relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional. Hal ini dengan mudah dapat kita identifikasi, dengan kasat mata bagaimana tingkat kemakmuran warga kaya yang tinggal dibanyak perumahan mewah di Tangerang dibandingkan dengan tingkat kemakmuran masyarakat miskin di banyak pelosok desa di Pantura, Lebak dan Padeglang.
    Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2), di Banten lebih besar dibanding secara nasional. Banten memiliki keparahan kemiskinan mencapai angka 0,51% sedangkan secara nasional hanya 0,11%. Artinya di Banten perbandingan antara yang miskin dengan yang kurang miskin lebih besar di banding secara nasional.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Banten pada bulan Maret 2007 sebanyak 886.100 orang atau 9,07 persen. Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Juli 2005 yang berjumlah 830.500 orang atau 8,86 persen, berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 55.600 orang. Dari total penambahan jumlah penduduk miskin itu, selama periode Juli 2005 – Maret 2007, penduduk miskin di daerah perdesaan bertambah 26.500 orang, sementara di perkotaan bertambah 29.100 orang. Jumlah penduduk miskin di Banten tersebar di enam kabupaten/kota. Pada 2004 penduduk miskin Kabupaten Pandeglang sebanyak 151.500 jiwa, 2005 naik menjadi 154.800 jiwa, 2006 kembali naik 170.250 jiwa. Lebak pada 2004 sebanyak 138.000 jiwa, tahun 2005 sebanyak 141.000 jiwa, tahun 2006 sebanyak 172.440 jiwa. Kabupaten Tangerang pada 2004 sebanyak 246.000 jiwa, tahun 2005 sebanyak 251.200 jiwa, tahun 2006 sebanyak 279.090 jiwa. Kabupaten Serang penduduk miskin pada 2004 berjumlah 166.700 jiwa, tahun 2005 196.800 jiwa, tahun 2006 sebanyak 170.780 jiwa. Kota Tangerang pada 2004 jumlah penduduk miskinnya hanya 62.400 jiwa, naik di tahun 2005 menjadi 68.000 jiwa, dan pada 2006 mencapai 95.140 jiwa. Kota Cilegon penduduk miskinnya pada 2004 berjumlah 14.500 jiwa, di tahun 2005 sebanyak 18.700 jiwa, dan pada 2006 sebanyak 16.580 jiwa. Meski beragam program dengan dana miliaran rupiah dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah, namun masih ada saja warga miskin yang tetap dalam kemiskinan. Bahkan, ada juga warga miskin yang sama sekali tidak tahu ada program pengentasan kemiskinan.
    Gambaran singkat di atas adalah bagian dari potret kemiskinan di Banten. Belum lagi daerah lainnya, apalagi yang memiliki daerah-daerah terpencil, mungkin tingkat kemiskinannya lebih memilukan.
    Beranjang dari realita yang menyedihkan di atas, maka seyogyanya semua pihak yang terkait harus bersatu padu, bekerja keras dan serius untuk mengatasi masalah yang ada, terlebih mampu mengakhiri kemiskinan di Banten. Sebagai provinsi yang tergolong muda, Provinsi Banten harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan. Pemerintah Daerah merupakan pihak utama yang harus bertanggungjawab untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ”operasional” guna mendorong dan menekan angka kemiskinan.
    Pihak swasta yang ”bercokol” di wilayah Banten, pun tidak luput dari tanggungjawabnya. Mereka memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terhadap lingkungan sekitar untuk membantu memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang. Melihat realita di atas, bidang-bidang yang mestinya dijadikan prioritas adalah ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat. Ketiga bidang tersebut merupakan bidang yang sangat vital. Bayangkan saja, jika secara ekonomi tidak berdaya, kesehatan yang buruk dan ditambah pendidikan yang terbelakang, lalu mau bagaimana?.
    Beberapa langkah dalam upaya menekan angka kemiskinan di Banten adalah sebagai berikut:
    pertama, Pihak yang berkepentingan (pemerintah dan swasta utamanya) harus memiliki political will yang kuat. Kemiskinan adalah masalah serius. Mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan harus menjadi ”kewajiban” yang mendesak bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah dan sektor swasta. Tanpa keinginan dan tekad yang kuat, sepertinya mustahil penyakit miskin itu bisa diatasi. Program dan kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prioritas yang tinggi untuk mengatasi kemiskinan, bukan program dan kebijakan yang setengah-setengah yang hanya memboroskan anggaran. Kebijakan, program, dan anggaran harus pro-rakyat.
    Kedua, melakukan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam berbagai kegiatan. Terutama kegiatan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam menggerakan ekonomi lokal harus didorong secara sistematis dan simultan. Potensi-potensi lokal di provinsi banten harus digali dan dikembangkan. Masyarakat sekitar pun harus merasakan ”manisnya”, bukan kepahitan seperti dampak limbah, kebisingan, polusi dan hal merugikan lainnya.
    Ketiga, mendorong masyarakat untuk berwirausaha, terutama kalangan petani dan buruh tani. Mereka harus didorong dan diberikan semacam pelatihan/pendidikan untuk berwirausaha. Tidak ada negara yang berdaya, negara yang maju, tanpa wirausaha dari masyarakatnya. Wirausaha berbasis pertanian dan wirausaha berbasis ekonomi kreatif harus digalakkan demi terciptanya masyarakat yang mandiri.
    Keempat, kesinambungan program. Acapkali, program yang dibuat hanya berfungsi ”menutupi luka” dalam jangka pendek, bukan mengobati sampai tuntas. Program pemberdayaan masyarakat harus dijalankan secara kesinambungan dengan evalusi dan monitoring yang baik. Kontrol kebijakan jangan hanya melaporkan baiknya saja, akan tetapi keburukan/kekurangan dalam implementasi kebijakan yang sebetulnya lebih dominan harus menjadi bahan kajian, bahan koreksi, dan menjadi bahan referensi untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik.
    PNPM Dorong Turunkan Kemiskinan
    “Pemerintah terus berupaya melakukan langkah dan programstrategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, salah satunya melalui PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ” kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah usai bertemu 758 pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaandi Anyer Serang, Kamis.

    Ratu Atut Chosiyah mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu tahun angka kemiskinan di Provinsi Banten menurun sekitar 29.900 orang, yakni sebanyak 788.100 orang dari tahun 2009 menjadi 758,200 orang pada 2010, dari jumlah penduduk Banten saat itu sekitar 9 juta lebih.
    Pada 2011 pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, baik program inti maupun pendukung diharapkan bisa lebih optimal, dengan melakukan evaluasi, koordinasi serta memprioritaskan berbagai persoalan di perdesaan dan perkotaan.Dengan demikian upaya pengurangan angka kemisikan dan pengangguran bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya.
    “Di antara yang mendorong terhadap pembangunan ekonomi di perdesaan dan perkotaan tersebut melalui program simpan pinjam dari PNPM mandiri yang dikelola perempuan, juga pembangunan infrastruktur pedesaan” katanya.
    Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, juga berupaya mengurangi pengangguran dengan menyediakan lowongan pekerjaan, di antaranya melalui “job fair” yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan “job matching” yang diselengarakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
    Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di Banten menurun dari 2009 sebanyak 652.462 orang menjadi sebanyak 627.828 orang pada 2010, atau terjadi penurunan 24.634 orang.
    “Ini sebagai bukti bahwa selama ini pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh masyarakat terus berupaya melakukan perubahan,” katannya.

    Dalam kesempatan tersebut, gubernur memberikan apresiasi bagi para pelaku PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan dalam bentuk uang tunai Rp1 juta per bulan. Bantuan itu diberikan selama tiga bulan, melalui forum masing-masing seperti forum Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD).
    Total anggaran yang dialokasikan untuk uang apresiasi itu sebesar Rp1,1 miliar dari APBD 2010, yang akan diserahkan pada 758 pelaku PNPM mandiri di daerah itu.
    Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dari Kecamatan Sindangsari Kabupaten Pandeglang Supriatna mengatakan, program PNPM Mandiri Pedesaan teleh memberikan kontribusi besar bagi pembangunan fisik maupun non fisik seperti bentuk bantuan modal simpan pinjam, kondisi tersebut terutama sangat dirasakan bagi masyarakat di perdesaan.

    Sebagai contoh, kata dia, di Desa Pasir Loa Kecamatan Sindangsari Pandeglang, dengan adanya pembangunan jalan desa melalui program PNPM Mandiri Pedesaan, telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni memudahkan akses terhadap pusat kegiatan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.
    Gubernur mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satu tahun angka kemiskinan di Provinsi Banten menurun sekitar 29.900 orang, yakni sebanyak 788.100 orang dari tahun 2009 menjadi 758,200 orang pada 2010 dari jumlah penduduk Banten saat itu sekitar 9 juta lebih.
    Menurutnya, pada 2011 pelaksanaan PNPM mandiri baik program inti maupun program pendukung diharapkan bisa lebih optimal, dengan melakukan evaluasi, koordinasi serta memprioritaskan persoalan-persoalan di perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian upaya pengurangan angka kemisikan dan pengangguran bisa lebih banyak dari tahun sebelumnya.
    “Diantara yang mendorong terhadap pembangunan ekonomi di perdesaan dan perkotaan tersebut melalui program simpan pinjam dari PNPM Mandiri yang dikelola perempuan, juga pembangunan infrastruktur pedesaan” kata gubernur.
    Selain angka pengangguran, kata dia, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten seperti membuka kesempatan kerja melalui “Job Fair” Dinas Tenaga Kerja dan “Job Matching” yang diselengarakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, juga merupakan salah satu upaya dalam mengurangi angka pengangguran di Banten.
    Menurut data BPS, kata Ibu Hj. Ratu Atut, angka pengangguran di Banten menurun dari 2009 sebanyak 652.462 orang menjadi sebanyak 627.828 orang pada 2010. Dengan demikian, dalam kurun waktu satu tahun angka pengangguran di Banten turun sebanyak 24.634 orang.”Ini sebagai bukti bahwa selama ini pemerintah Provinsi Banten bersama seluruh masyarakat terus berupaya melakukan perubahan,” katannya.
    Dalam kesempatan tersebut, gubernur memberikan atas kerja keras dan upaya para pelaku PNPM Mandiri, Gubernur Banten menyerahkan apresiasi dalam bentuk uang sebesar Rp.1 juta perbulan, selama tiga bulan untuk pelaku PNPM melalui forum masing-masing seperti forum Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dan Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD). Anggaran yang dikeluarkan dari APBD Banten untuk pemberian apresiasi bagi 758 pelaku PNPM tersebut sekitar Rp. 1,1 miliar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: