Pembangunan Untuk Rakyat

7 Jul

Oleh : Asep Koswara, M.Si

Direktur Kajian Politik The Sultan Center

Keputusan Walikota Cilegon mengenai pembatalan program penyertaan modal dari PNS untuk pembangunan pelabuhan kubang sari. Menurut hemat penulis sangat tepat dan bijaksana. Bagaimana tidak, dilihat dari aspek etis dan politis pemotongan gaji tunjangan PNS sangatlah tidak populer dimata rakyat. Dan jika terus dipaksakan akan melahirkan gejolak di tengah masyarakat.

Kejadian ini seyogyanya menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya pemerintah karena masalah pembangunan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak bijak jika kita hanya dapat berteriak dan memojokan pemerintah apalagi cenderung mempolitisir. Namun lebih tidak terpuji lagi apabila pemerintah pun demi pembangunan merugikan dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Sekedar mengingatkan, berdirinya Kota Cilegon yang diresmikan pada Tanggal 27 April 1999 merupakan bentuk nyata dari suatu perjuangan masyarakat. Dengan Motto Akur Sedulur Jujur Adil Makmur, seyogyanya pemerintah menempatkan keadilan social dan kesejahteraan rakyatnya sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan.

Jika menafsir motto di atas, pada hakikatnya pembangunan di Cilegon harus bersifat inklusif, menjangkau dan mengangkat derajat seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Cilegon harus maju dan makmur bersama, tidak boleh maju dan makmur sendiri-sendiri apalagi segelintir orang. Jika kesatuan dan persatuan masyarakat Cilegon diibaratkan sedulur, maka kekuatannya adalah pada ikatan persaudaraan dan kebersamaan.

Tujuan Akhir Pembangunan

Pembangunan yang digalakan di Cilegon semata-mata untuk rakyat semuanya. Bukan hanya rayat kuleu, dulur kuleu, adi kuleu dan rabi kuleu tapi pembangunan diorientasikan untuk semua tanpa membeda-bedakan, setiap warga masyarakat secara bersamaan memiliki hak dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, pemerintah harus memastikan agar tidak ada kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan atau merasa dirugikan oleh adanya pembangunan. Karena dalam pembangunan haruslah menuju pada kemaslahatan bersama. Sangat diharamkan jika ada seorang manusia atau sekelompok manusia yang lebih sejahtera secara mencolok sedangkan masih ada orang yang kekurangan.

Dalam konteks ini pemerintah daerah menempatkan keadialan social dan kesejahteraan rakyat sesuatu yang utama dan urgen. Keputusan tersebut telah berada pada jalur yang benar yang harus diimplementasikan dengan segala konsekwensinya.

Literatur filsafat politik menegaskan bahwa segala kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu menuntut claim atas nama penataan kesejahteraan rakyat, dan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi dalam pengelolaan pemerintah yang kesehariaannya selalu berhadapan dengan pertanyaan legitimasi etis, seperti kasus diatas yang penyelesaiaannya harus didasarkan pada hal-hal etis.

Pembangunan yang tengah direncanakan di Kota Cilegon, dalam kerangka sosio ekonomi tentu sangat berguna. Akan tetapi pemerintah daerah perlu juga mengukur kelemahan dan implikasi negative dari program pembangunan yang tengah digalakan.

Jika saja, aspek negatif dari pembangunan tersebut tidak segera diatasi oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan, maka legitimasi etis harus dapat menghentikannya. Sebaliknya jika resiko pembangunan tersebut dapat diatur dalam beragai kebijakan preventive, maka legitimasi etis harus memberi tempat bagi kebijakan pembangunan yang tengah dicanangkan. Artinya pembangunan wajib dilanjutkan apapun konsekwensinya.

Pada focus inilah pembangunan yang tengah digalakan di Kota Cilegon harus benar-benar dikaji secara serius manfaat dan dan maudharatnya, karena jika kurang hati-hati menurut hemat penulis dapat melahirkan ketegangan dalam system keluarga dan pranata social politik lainnya. Tidak menutup kemungkinan riak-riak kerenggangan akan terus menggelinding dan menjadi bola panas, oleh karenanya suatu keniscayaan dicari jalan keluarnya agar hal-hal buruk yang disebabkan mega proyek tersebut dapat dihindari.

Telaah Kritis

Akhir-akhir ini banyak orang yang sekeptis, dan ironis membaca keadilan social dan pembangunan di Cilegon. Tentunya fenomena ini dapat membuka ruang public untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai persoalan yang terjadi di kota ini. Salahsatunya dengan menelaah kembali peran pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Menelaah peran pemerintah Kota Cilegon kaitannya dengan tanggungjawab terhadap rakyatnya paling tidak bermuara pada dua hal. pertama penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan kedua pemerintahan Kota Cilegon harus dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan. Karena pemerintah Daerah akan terasa bermanfaat dan sangat penting eksistensinya bila terus beradaptasi dengan realitas kemajuan dan perubahan yang disebakan oleh masyarakat yang maju dan modern.

Oleh karenanya legitimasi pemerintah harus diperbaharui atas dasar keaktifan. Pemerintah jangan lagi dilegitimasi oleh symbol-simbol tradisonal, dan seharusnya pemerintah secara structural menanggapi perubahan dan modernisasi dengan berperan sebagai wasit dan fasilitator.

Pemerinitah daerah seyogyanya berperan diranah public dengan mengacu pada transparansi dan keterbukaan untuk melawan korupsi kolusi dan nefotisme. Dalam hal ini bukan berarti penulis berburuk sangka dengan mengatakan didaerah terjadi korupsi, akan tetapi hakikat dari situasi dan setting politik telah berubah jauh.

Suatu hal yang harus diyakini bahwa pemerintah Kota Cilegon tidak lagi memiliki musuh. Untuk memperoleh legitimasinya adalah dengan cara meningkatkan pelayanan dan efiesensi administrasinya.
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, tidak hanya disandarkan pada pemerintah (government), namun perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan terutama sektor swasta yang berperan dalam governace.

Hal ini bertujuan untuk membangun sinergi dan sekaligus merespon realiatas perubahan untuk memperkuat setiap persaudaaraan dalam bingkai persatuan dan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
(tulisan ini terbit di Baraya Post Edisi Rabu 18/11/2009)

Satu Tanggapan to “Pembangunan Untuk Rakyat”

  1. Mochammad Juli 7, 2010 pada 5:53 am #

    “Akur Sedulur Jujur Adil Makmur”
    Slogan seperti dan banyak lagi lainnya yang kerap dijadikan motto sebuah daerah mestinya tidak hanya sekedar slogan, tetapi dipakai sebagai tujuan akhir arah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
    Seperti halnya paparan di atas, tampak bahwa slogan yang diciptakan baru beberapa tahun itu seakan terlupakan begitu cepatnya. Kepentingan rakyat itulah yang utama bagi setiap kebijakan yang dirancang, ditetapkan, dan diterapkan.
    Maaf, kalau komennya nggak nyambung. Yang terpikir memang itu setelah membaca tulisan di atas.
    🙂 Salam,

    Mochammad
    http://mochammad4s.wordpress.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: