Archive | Oktober, 2010

2014, Indonesia Negara Wirausaha Terbesar di ASEAN

10 Okt

Minggu, 10 Oktober 2010 | 18:27 WIB
Kompas/Priyombodo
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi negara kewirausahaan dan home industry terbesar di kawasan ASEAN.

Demikian disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar di Nganjuk Jawa Timur (10/10/2010) dalam acara Wisuda Sarjana dan Dies Natalis Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula (STAIM).

“Siapa bilang kewirausahaan tidak bisa mengangkat perekonomian nasional dan meningkatkan GDP. China pernah memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 11 persen disebabkan karena kewirausahaan mereka yang kuat. Indonesia dengan potensi yang ada saat ini berpeluang besar mengikutinya,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com

Pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun pada tahun 2010 ini untuk mengembangkan program kewirausahaan melalui PNPM. “One village one product yang diinisiasi dimaksudkan agar bisa merangsang pertumbuhan kewirausahaan nasional. Kita sudah on the track mengejar menjadi yang terbesar di kawasan ASEAN. Setiap kementerian juga mengalokasikan anggaran agar bisa mengembangkan kewirausahaan secara sektoral. Kemenakertrans saat ini mengembangkan model 200 desa produktif dengan bermacam varian produk kewirausahaan,” tambah pria yang kerap disapa Cak Imin ini.

Selain PNPM, dengan menggandeng perbankan nasional pemerintah menggerakkan sektor informal juga melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pinjaman lunak yang disediakan untuk KUR pada tahun 2010 ini mencapai Rp 100 triliun. “Dana segar ini harus mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan sekaligus menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Kita tidak bermimpi lagi jika 2014 Indonesia akan memimpin ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor wirausaha. Khusus untuk TKI, Kemenakertrans sudah bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan dana KUR bagi keluarga TKI,” kata Menakertrans.

Pemerintah menargetkan bisa menurunkan angka pengangguran hingga 20 persen. “Ini merupakan tantangan besar. Rp 116 triliun dari dana PNPM dan KUR diharapkan mampu menyedot 3 juta tenaga kerja,” tambah Muhaimin.

Hanya saja ada kendala yang harus diatasi yaitu kurangnya tenaga terampil untuk menggerakkan kewirausahaan di desa. “Tugas besar para wisudawan ini harus menjadi pelopor kewirausahaan, yang bisa menyebarkan ketrampilan berwirausaha kepada masyarakat. Kemenakertrans akan memfasilitasi melalui program Sarjana Masuk Desa,” sebut Muhaimin.

Banten, belum punya RSJ..???

10 Okt

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kesehatan mengungkapkan sebanyak delapan provinsi belum memiliki rumah sakit jiwa (RSJ) yakni Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat.

“Kebanyakan provinsi yang belum memiliki RSJ ini adalah hasil pemekaran. Saat ini ada 35 RSJ di 33 provinsi, ada satu provinsi yang memiliki lebih dari satu,” kata Kasubdit Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Non Kesehatan Kementerian Kesehatan Laurentius Panggabean, di Jakarta, Jumat kemarin.

Selama lebih dari 10 tahun terakhir, Laurentius menyebut Kementerian Kesehatan tidak lagi membangun RSJ namun lebih memilih untuk mengoptimalkan perawatan di layanan kesehatan lain seperti rumah sakit umum (RSU) atau puskesmas.

“Ini juga sebagai akibat dari adanya perubahan paradigma yakni untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan umum untuk merawat pasien gangguan jiwa,” ujarnya.

Saat ini rasio tempat tidur untuk RSJ adalah 0,4 per 10.000 penduduk padahal idealnya 1 tempat tidur per 10.000 penduduk.  Sementara itu, pelayanan psikiatri juga tersedia di RSU kelas A dan C, beberapa RSU kelas C dan beberapa  puskesmas.

Saat ini, diperkirakan jumlah pasien dengan gangguan jiwa berat berjumlah 625.000 orang atau sekitar 4,6 per 1.000 penduduk yang berusia diantara 15-64 tahun. Rasio penderita gangguan jiwa berat tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yakni 20,3 per 1.000 penduduk dan terendah di Provinsi Maluku sebesar 0,9 per 1.000 penduduk.

Kementerian Kesehatan juga mencanangkan “Indonesia Bebas Pasung” pada tahun 2014 yakni agar tidak ada lagi pemasungan terhadap pasien gangguan jiwa berat yang saat ini diperkirakan masih menimpa sekitar 13.000-24.000 orang di Indonesia.

“Beberapa daerah telah melakukan tindakan nyata seperti Aceh yang telah menyatakan bebas pasung pada 2010 dan Provinsi Bali dan Ambon pada 2013, tapi secara nasional diharapkan 2014 bisa bebas pasung diseluruh daerah,” ujar Laurentius.

Keluarga biasanya memasung penderita gangguan jiwa berat karena beberapa alasan seperti mengganggu keluarga dan tetangga sekitar, membahayakan diri sendiri, merusak maupun karena tidak adanya akses ke pengobatan.